Saloipost.id, Jailolo – Alinasi Masyarakat Desa Nanas, kecamatan Ibu selatan menggelar aksi didepan kantor Bupati kabupaten Halmahera barat Kamis (18/01/2024).
Sebelum ke Kejari Halbar, Masyarakat melalukan aksi di depan Kantor Bupati dan DPRD Halmahera Barat. Namun, tak ada satupun pejabat yang menerima masa aksi.
Dalam aksi tersebut, Warga Desa Nanas pun meminta terhadap pihak penegak hukum untuk mengusut pekerjaan Pembangunan sumur terdalam Terlindungi atau Brouncaptring yang dibangun Dinas PUPR dengan nomor kontrak 641/011/SP-CK/PU-HB/DAK-SPAM/III/2022.
Diketahui, Proyek tersebut dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp 2.001.600.000.00 yang bersumber dari anggaran DAK Reguler tahun 2022.
Kordinator Lapangan Maikel Flory, dalam orasinya menyampaikan bahwa keterpaksaan Warga desa Nanas untuk turun ke jalan guna mempertanyakan pekerjaan tersebut, karena di desanya itu hingga saat ini tidak menikmati Air bersih. Pekerjaan yang dibangun di tahun 2022 dengan anggaran Milyaran rupiah namun masyrakat tidak dapat menikmati.
Ia bilang, Sudah dua tahun air bersih tidak mengalir di desa mereka. Selama ini warga hanya mengandalkan air hujan. Untuk itu, pihaknya mempertanyakan proyek air bersih yang dibangun Dinas PUPR tersebut.
“kami meminta Bupati, bahkan penegak Hukum panggil PUPR Untuk pertanyaaan Anggran pengelolaan air bersih karena pekerjaan itu hanya dikelola sebesar 400 juta”katanya
Pantauan Saloipost.id, Aksi yang berlangsung di depan Kejakasaan negeri Halbar tersebut, masa aksi meminta untuk bertemu dengan Kepala Kajari guna memasukan laporan dugaan tindak pidana korupsi proyek air bersih.
Dalam Kesempatan itu, Pihak Kajari langsung menemui Masyarat dan melakukan Pertemuan bersama oleh perwakilan masa aksi diruang kajari Halbar yang di kawal oleh pihak Kepolisian.
Usai Hasil Pertemuan Itu, kepala Kajari Halbar Kusuma Jaya Bulo menjelaskan, Bahwa Berdasarkan laporan yang diajukan oleh masa aksi dalam bentuk dugaaan tindak pidana korupsi itu belum mempunyai Dasar Hukum yang kuat.
“konon katanya menurut warga desa nanas terkait saluran air itu tidak berfungi dengan Baik, jadi mereka minta kami pihak kejaksaan lakukan penyilidikan akan tetapi datanya amat sangat minim. Dari laporannya itu punya dinas tapi dari ceritanya masyarakat punya pak kades” jelasnya.
Meski begitu, Mantan Kajari kabupaten Mamasa Sulawesi Barat ini mengaku, akan menindak lanjuti laporan tersebut guna memastikan titik perkara yang sebenarnya.
“kejaksaan itu kan Punya Masyarkat,kita butuh dukungan masyarkat jadi laporan ini kita tetap pelajari dan telusuri. Nanti kita turun kel apanagan dan memastikan sebenarnya itu anggaran apa dan dari mana, “tegasnya
Penulis: Elang
Editor : Redaksi
