Saloipost.id, Jailolo – Lima Fraksi di DPRD Halmahera Barat (Halbar) menyetujui untuk mengajukan hak interpelasi atau hak meminta keterangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat terhadap carut-marut proses pengelolaan keuangan daerah belakangan ini.
Lima Fraksi yang menyetujui mengajukan hak interpelasi diantaranya Fraksi Golkar, PKB, Gerindra, PDI Perjuangan dan Hanura.
Ketua Fraksi Golkar Joko Ahadi dalam Rapat lintas Fraksi belum lama ini menyatakan, terkait dengan semrawutnya pengelolaan keuangan daerah akhir-akhir ini lembaga pengawasan DPRD saat ini diobok-obok oleh pemerintahan JUJUR atau James Uang-Jufri Muhammad.
Menurutnya, tindakan Pemerintah Daerah di akhir tahun dan 2 tahun belakangan ini DPRD Halbar telah mengikuti irama tahapan-tahapan rasional dan disikapi dengan baik. Namun, dibalas oleh Pemerintah dengan kurang ajar seperti yang terjadi saat ini.
Ia juga menyebutkan, lembaga DPRD saat ini juga diobok-obok di media sosial seakan-akan bahwa semua kesalahan ada pada DPRD Halmahera Barat.
“Saya sampai bilang jangan hanya menyoroti dari aspek pengawasannya dari hal teknis juga harus disoroti. Kita lembaga menjadi bulan-bulanan di medsos atas kondisi keuangan daerah yang carut-marut saat ini,”ujarnya.
Ketua komisi I ini juga menegaskan, bahwa wajib hukumnya DPRD Halbar melakukan hak interpelasi terhadap Bupati Halmahera Barat dan Wakil Bupati Halmahera Barat.
“Walaupun dari sisi etisnya lembaga DPRD memiliki 7 fraksi. Namun Dari Fraksi gabungan Nasional Amanat Sejahtera (NAS) dan Demokrat dari sisi etisnya tidak menyetujui, tetapi dari 5 fraksi lain harus menunjukkan sikap untuk menyetujui hak interpelasi,”cetusnya.
“Jadi fraksi Golkar menyetujui 1000% untuk bentuk hak interpelasi dengan kondisi keuangan kita sekarang ini,”tambahnya.
Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua Fraksi PKB Albert Hama, dirinya mengatakan Fraksi PKB tetap mengusulkan hak interpelasi terhadap Bupati Halmahera Barat dan Wakil Bupati.
Ia juga meminta, agar fraksi yang lain diantaranya fraksi Hanura, Golkar, PDI Perjuangan dan Gerindra agar melegitimasi secara tertulis.
“Sikap ini sudah sangat jelas dan tegas karena ini bukan soal marwah DPRD tetapi, soal kepentingan rakyat kita tidak akan berkompromi dengan siapapun termasuk Bupati,”tegasnya.
Menurutnya, Kebijakan Pemerintah daerah di menit-menit akhir tahun 2023 kemarin DPRD harus mengajukan hak interpelasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah yang carut-marut.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Anggota Fraksi Gerindra DPRD Halbar Atus Sandiang, bahwa Fraksi Gerindra siap mengajukan hak interpelasi
“Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah saat ini, lembaga DPRD Halbar seakan dibodohi,”ujarnya.
Sementara, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Halbar Sofyan Kasim juga mengaku sangat siap mengajukan hak interpelasi.
“Kalau terkait Hak Interpelasi, saya pribadi sangat siap, bahkan saya siap buka data. Mulai dari pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sampai pada proses pelelangan mari kita buka semua,”jelasnya.
Selain itu, Ketua fraksi Hanura Hardi I. Hayun menyatakan, dirinya pun siap gunakan hak interpelasi terhadap Pemerintah Daerah. Demi tujuan pengelolaan keuangan dan pelayanan publik yang lebih baik.
“Pada prinsipnya saya selaku Ketua Fraksi Hanura menyetujui terkait dengan hak interpelasi. Tetapi catatan saya kita selesaikan dulu di internal kita saya setuju 1000 persen bukan 100 persen, semuanya terkait sikap kita dengan kondisi keuangan saat ini, kami dari Hanura mungkin di garda paling depan untuk mendorong hal itu. Tetapi kita harus memperkuat internal kita supaya disaat membentuk hak interpelasi itu memenuhi unsur dan matang dalam kajian,”bebernya.
Penulis: Elang
Editor : Redaksi
