SALOIPOST.ID, Jailolo – DRPD dan pemerintah kabupaten Halmahera Barat (Halbar) Maluku Utara, menggelar rapar paripurna Ke-IV masa persidangan II dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS, APBD perubahan Tahun 2023.
Rapat Paripurna tersebut berlangsung di ruang sidang utama DPRD Halbar, Rabu (6/8/2023). Hadir dalam Agenda tersebut wakil bupati Djufri Muhamad, pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, serta pimpinan SKPD dilingkup Pemkab Halbar.
Wakil Bupati Halbar, Djufri Muhammad, dalam sambutannya mengatakan, dalam konteks pelaksanaan pembangunan implementasi otonomi daerah merupakan momentum strategis dalam rangka percepatan pembangunan. pelaksanaan otonomi memberikan implikasi kepada daerah untuk merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan sendiri.
“Strategi dan prioritas anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2023 ini merupakan pendekatan yang dipandang sebagai cara atau pilihan yang efektif dalam upaya pencapaian target pembangunan,” ungkapnya
Menurutnya, agenda ini dilaksanakan selain untuk memenuhi amanat ketentuan yang berlaku, juga merupakan perwujudan tanggung jawab pemerintah daerah dan DPRD terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Olehnya itu, kata dia, dengan penandatangan nota kesepakatan ini maka eksekutif dan legislatif pada hakikatnya mempunyai tanggung jawab yang sama melalui fungsi dan kewenangannya masing-masing untuk keberhasilan pembangunan di kabupaten Halmahera Barat.
“Atas nama pemerintah daerah, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD yang telah bekerja keras bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah dan perangkat daerah, guna membahas rancangan kebijakan umum perubahan APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan apbd tahun 2023 sehingga dari hasil pembahasan tersebut dapat dituangkan dalam nota kesepakatan bersama yang dilaksanakan saat ini,” jelasnya
Politisi Nasdem ini menambahkan, kerjasama yang telah terjalin ini diharapkan dapat terus dibina dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintah daerah untuk masa-masa yang akan datang.
Sementara itu, Ketua DPRD Charles R Gustan, mengatakan Anggaran di sektor publik yang disebut dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) menurut peraturan pemerintah republik indonesia nomor 12 tahun 2019 adalah rencana keuangan daerah yang dibahas serta disetujui oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) untuk masa satu tahun anggaran dan kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah.
Penyusunan rancangan APBD yang berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), dilakukan setahun sebelum pelaksanaanya maka kemungkinan besar akan terjadi penyesuaian selama tahun anggaran berjalan.
“Hal ini disebabkan karena dalam
satu tahun periode anggaran yang telah disusun tidak sepenuhnya dapat menangkap kebutuhan pemerintah daerah sehingga dimungkinkan untuk dilakukan perubahan anggaran,” ungkapnya.
Menurutnya, Perubahan anggaran adalah konsekuensi atas terjadinya perbedaan antara jumlah anggaran yang direncanakan sebelumnya dengan yang dibutuhkan pada kondisi terkini.
“Rapat paripurna malam ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan peraturan daerah kabupaten halmahera barat nomor 2 tahun 2022 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan DPRD nomor 170/11/2018 tentang tata tertib DPRD,”paparnya
KUA-PPAS yang ditandatangani bersama telah melewati proses pembahasan melalui rapat komisi, gabungan komisi dan rapat pembahasan antara badan anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah.
Adaapun komposisi anggaran yang dihasilkan sebagai berikut:
1. Pendapatan Rp. 1.004.532.693.895,00 (satu triliun empat miliar lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah)
2. Belanja Rp. 1.044.532.693.895,00 (satu triliun empat puluh empat miliard lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah)
3. Penerimaan pembiayaan Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh milliard)
4. Pengeluaran pembiayaan Rp –
5. Pembiayaan netto Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh milliard) demikian skema anggaran kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD tahun 2023.
_________________________________________
Penulis: Elang
Editor : Redaksi
