SALOIPOST.id, Jailolo – Anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Bupati Halmahera Barat (Halbar) Tahun 2022, Dasril Hi. Usman menilai pernyataan Ketua Fraksi Demokrat Halbar, Frangki Luang tidak konsisten karena meminta pucuk pimpinan DPRD untuk membubarkan Pansus yang telah diparipurnakan pada 31 April 2022 lalu.
“Bukannya Frangky juga masuk dalam Tim Pansus dan ikut menyetujui terbentuknya Pansus LKPJ Bupati. Lalu blakan-blakan meminta kepada pucuk pimpinan DPR agar membubarkan Pansus,” kata Dasril, Rabu, (12/04/2022) Malam.
“Miris kalo Pansus mau dibubarkan,” singkatnya.
Ketua DPD PAN Halbar ini menuturkan, apa yang di sampaikan oleh Riswan Hi Kadam selaku Koordinator Pansus LKPJ Bupati patut di apresiasi dan di dukung penuh oleh anggota pansus lain karena yang disampaikan adalah 19 Poin atau 19 Daftar Inventarisir Masalah (DIM) yang di temuakan pansus dalam LKPJ Bupati Tahun 2022.
“Dan perlu saya sampikan bahwa salah satu poin yang Pansus temukan adalah Dana Pinjaman PEN tidak tercantum dalam LKPJ bupati Tahun 2022,” sebut Dasril.
Dia bilang lagi, setelah ramai pemberitaan di media terkait “19 DIM”, Bupati James dan Kabag Humas Pemda pun ikut berkomentar, lebih-lebih Frangky yang ngotot mau membubarkan Pansus.
“Ini adalah bentuk kepanikan dari mereka,” terang Dasril.
Lebih jauh, Dasril memaparkan, pinjaman PEN itu tujuannya untuk memulihkan ekonomi daerah tetapi yang terjadi justru ‘teganggu’ perekonomian dan lebih menggorogoti APBD saat ini hingga tahun 2029 mendatang.
“Untuk itu penting adanya dukungan masyarakat terhadap kerja-kerja pansus DPRD agar lebih Fokus bekerja mungungkap masalaj-masalah yang terjadi dalam LKPJ Bupati Halbar,” katanya.
Menurutnya, jika pernyatan bupati yang menyebutkan bahwa masyarakat sudah menikmati proyek PEN, menurut Dasril itu biasa.
“Itu tidak apa-apa, itu hak bupati nanti yang menilai adalah masyarakat. Jelasnya, dari hasil kerja Pansus kami akan mempublikasikan secara detail agar publik Halbar tahu yang sebenarnya,” pungkasnya.
Penulis : Elang
Editor : Redaksi
