SALOIPOST.id, Jailolo – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) yang dibentuk pada tanggal 31 Maret 2022 pekan kemarin, dalam rangka menelusuri laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) anggaran pendapatan asli daerah (APBD) Tahun 2022 telah menemukan 19 poin Masalah.
Koordinator Pansus, Riswan Hi Kadam saat dalam keterangannya, Selasa (11/4/2023) mengungkapkan, dari hasil penelusuran telah menemukan 19 Poin masalah dalam LKPJ Bupati atas APBD Tahun 2022. Menurutnya, ini dijadikan sebagai Daftar Inventarisir Masalah (DIM) bagi pansus.
“Dalam 19 Poin Daftar Inventarisir masalah yang ditemukan oleh Pansus di dalamnya termasuk proyek yang bersumber dari dana PEN, dan hutang pihak ke tiga tahun 2022,” ungkap Riswan.
Dia menuturkan, pembentukan Pansus ini adalah harga diri bagi DPRD, maka pihaknya tetap bekerja dengan sungguh-sungguh karena di pertanggung jawabkan kepada publik Halbar. Dia juga menegaskan bakal menyampaikan DIM Kepada pemerintah daerah (Pemda) sesuai temuan dalam LKPJ Bupati tahun 2022.
“Hari ini juga Pansus bakal mengajukan 19 Poin masalah ke pemerintah daerah agar segera menyiapkan datanya,” akunya.
Riswan mengaku, pihaknya bakal mengundang badan pusat statistik (BPS) bidang tenaga ahli kontruksi dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Maluku Utara (Malut) untuk menjadi narasumber.
“Kami juga mengundang dan meminta kepada pihak BPS Halbar sebagai narasumber untuk menguji RPJMD yang di tuangkan dalam LKPJ APBD Pemda Halbar tahun 2022 dalam indikator mikro,” jelas Wakil Ketua DPRD Halbar ini.
“Pansus juga mengundang dan meminta kepada BPK Perwakilan Provinsi Malut untuk menjadi narasumber Pansus.” tutup Riswan menambahkan.
Penulis : Tim
Editor : Redaksi
