SALOIPOST.Id, Jailolo – Sekretaris dewan (sekwan) Hajija Sergi, saat menghadiri rapat bersama tim evaluasi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), dirinya lantas keluar dari ruangan saat rapat sedang berlangsung. hal tersebut dilakukan sebab menurutnya, tim tersebut tidak paham regulasi.
Hal itu diungkapkan oleh Hajija Sergi ketika diwawancarai usai mengikuti rapat bersama tim evaluasi di kantor Bupati, Selasa (18/10/2022)
“Saya menjujung tinggi tim yang dibentuk oleh bupati terkait dengan evaluasi kinerja pimpinan pratama dan itu adalah hasil konsultasi dengan pihak komisi aparatur sipil negara (KASN). Tapi kemudian saya menolak tim yang ada ini untuk evaluasi saya,” Ungkap Hajija sergi
Hajija menjelaskan, terkait dengan penolakan tersebut karena regulasi yang harus dipegang oleh tim evaluasi adalah PP nomor 30 tahun 2019 tentang penilain kinerja pegawai negeri sipil, peraturan mentri pendayagunaan aparatur negara nomor 8 tahun 2021 tentang system menejeman PNS dan kemudian surat edaran dari kepala badan kepegawaian negara nomor 1 tahun 2022 tentang tata cara penilaian kinerja pegawai negeri sipil tahun 2021.
“Mereka menilai saya harus memegang sasaran kinerja pegawai (SKP) kemudian harus pegang Rencana Strategis (Renstra) harus pegang rencana kerja tahunan (SKT) dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (Lakip) dan mereka tidak pegang itu lalu apa yang mau ditanyakan ke saya,” Sebutnya
“Evaluasi bukan dalam bentuk wawancara Mereka melihat apa yang sudah saya perbuat baik itu melalui SKP, Renstra maupun rencana kerja tahunan (SKT), terkait dengan kinerja saya mereka bisa wawancarai pimpinan DPRD,” Kata Hajija menambahkan
Menurutnya, tim evaluasi hanya berdasar pada aturan mentri pendayagunaan aparatur sipil negara nomor 15 tahun 2019 tentang pengisihan jabatan pimpinan tinggi secara terbuka kompetitif di instansi pemerintah. dirinya mengaku keberatan soal itu, dan menilai terkait masukan pembentukan tim terhadap Bupati terkesan keliru.
“Karena saya merujuk pada beberapa kententuan perundang-undangan jadi saya langsung menolak dan tidak mau dievaluasi karna saya berpegang dengan aturan ini,” Pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris tim evaluasi Julius Marau mengatakan, Kita sudah melaksanakan evaluasi dan yang bersangkutan menghadiri itu. dan ada beberapa poin yang dirasa keberatan oleh Sekwan. Namun kata dia, itu tidak jadi masalah yang terpenting adalah tahapan pelaksanaan evaluasi sudah dijalankan
“Soal keberatan ibu sekwan salah satu poin itu tentang dokumen SKP yang beliau menyangka bahwa kita tidak miliki padahal ini sudah kita ambil semua, perencanaan dan SKPnya,” Ungkap Julius ketika diwawancarai di kantor Bupati
Menurutnya, Seharusnya ibu sekwan jalani saja, sebab itu kewajibam konstitusional yang harus di jalankan. nanti soal apa yang menjadi keberatan disampaikan saja dalam forum
“Soal meniggalkan ruangan itu pilihan, namunnya poinnya adalah kehadiran yang bersangkutan. Kita berharap tadi ibu sekwan terus mengikuti evaluasi wawancara agar ketika ada keberatan lamgsumg disampaikan,” Beber Julius
Diakhir Wawancara Julius mengaku, Hasil dari rapat tersebut pihaknya bakal segera menyampaikan hal ini terhadap komisi aparatur sipil negara (KASN). “Hasil ini kita segera sampaikan ke pihak KASN dan kemudian kita menunggu rekomdasinya,” Tandasnya mengakhiri
Penulis : Elang
Editor : Redaksi
