Soal Mogok Kerja di Dinas PUPR Halbar, Bupati Bakal Beri Sanksi

Rabu, 29 Juni 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SALOIPOST.Id, Jailolo – Bupati Halmahera Barat (Halbar) James Uang mengatakan bakal menindak tegas berupa sanski teguran hingga pemecatan terhadap oknum-oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang melakukan aksi mogok kerja, Rabu (29/6) pagi tadi

“Kita beri sanksi aja, teguran dulu, kalau teguran tidak lagi didengar maka dicopot saja,” ungkap James uang ketika ditemui di kantor bupati Halbar, Rabu (29/6)

Bupati menyebut, dari informasi yang diperoleh, aksi mogok kerja tersebut diduga karena kinerja PNS dinas tersebut (PUPR) belum dibayar selama 4 bulan.

“Informasi kinerja mereka 4 bulan belum terbayarkan, dan saya pastikan siapa yang menjadi dalang dalam kasus ini, apakah bendaharanya ataukah siapakah yang salah akan diberi sanksi,” sebut Bupati.

Baca Juga :  Wakil Presiden Kunker di Halbar, Bupati James Siap Usulkan Sejumlah Program Infrastruktur

Bupati mengatakan, aksi tersebut tidak etis dan melanggar kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut Bupati, mental ASN semacam itu merusak citra pemerintahan sebab semua kinerja di dalam perkantoran itu ada mekanismenya

“Kan ada atasan semacam sekda dan kadis, kenapa langsung mogok begitu, mental pegawai itu tidak bisa begitu sedikit-sedikit aksi, tidak bagus itu,” ungkap Bupati dengan nada emosi.

Tampak Pintu Kantor Dinas PUPR Halbar dalam kondisi dipalang

“PNS itu tidak boleh bersama LSM, dan juga termasuk pegawai yang malas berkantor, kita akan kroscek,” sambungnya.

Baca Juga :  Dua Ranperda Pajak, Retribusi Daerah Dan RP3K Diparipurnakan DPRD Halmahera Barat

Bupati kembali menegaskan, kalau aksi ini ada kaitannya dengan kesalahan bendaraha, maka juga akan diberi sanksi, termasuk oknum PNS yan melakukan mogok kerja dan pemalangan pintu kantor Dinas PUPR.

“Apakah bendaharanya, keuangannya, kita beri sanksi aja,” cetusnya.

Bupati mengaku menyesali aksi tersebut, karena pada prinsipnya, aksi tersebut dapat menggangu tugas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat Halbar khususnya di Dinas PUPR.

“Kan mengganggu kinerja pelayanan pada masyarakat. Kalau ada yang pengurusan tetapi tidak ada orang di dalam kantor, bagaimana,” pungkasnya sesal.

Hasil pantauan Saloipot, Bupati sendiri yang mengambil tindakan untuk buka palang pintu, dan nampak PNS Dinas PUPR tidak ada dalam kantor pagi tadi.

Penulis: Elang | Editor: Redaksi 

Berita Terkait

Gabungan Organisasi Wanita Halmahera Barat, Berbagi Takjil dan Buka Puasa Bersama
Gelar Safari Ramadan, Bupati Tegaskan Prioritas “Halbar Religius” Terus Ditingkatkan
Sekretaris Wilayah Lantik Sukran Bambang Sebagai Pimpinan Daerah Muhammadiyah Halbar
Pererat Silaturahmi di Bulan Ramadan, Polsek Ibu dan Bayangkari Berbagi Takjil Untuk Masyarakat
Terimah 1.000 Paket Sembako Korban Banjir, Bupati Berterima Kasih ke Kemensos RI
Hindari Kesalahan Jelang Mutasi-Promosi Jabatan, Bupati James Uang Minta Petunjuk di BKN-RI
Reses di Sahu Timur, Meri Popala Siap Kawal Aspirasi Para Petani
Infrastruktur dan Pertanian Jadi Sorotan Dalam Reses Meri Popala di Kecamatan Jailolo

Berita Terkait

Senin, 9 Maret 2026 - 21:25

Gabungan Organisasi Wanita Halmahera Barat, Berbagi Takjil dan Buka Puasa Bersama

Senin, 9 Maret 2026 - 11:22

Gelar Safari Ramadan, Bupati Tegaskan Prioritas “Halbar Religius” Terus Ditingkatkan

Rabu, 4 Maret 2026 - 22:57

Sekretaris Wilayah Lantik Sukran Bambang Sebagai Pimpinan Daerah Muhammadiyah Halbar

Kamis, 26 Februari 2026 - 18:27

Pererat Silaturahmi di Bulan Ramadan, Polsek Ibu dan Bayangkari Berbagi Takjil Untuk Masyarakat

Selasa, 24 Februari 2026 - 13:40

Terimah 1.000 Paket Sembako Korban Banjir, Bupati Berterima Kasih ke Kemensos RI

Berita Terbaru