SALOIPOST.ID, Jakarta – Cendekiawan Yudi Latif dalam tulisannya yang berjudul “Kompas Etis Kepemimpinan” menjelaskan, sumbangsih kepempinanan tidak ditentukan oleh berapa lama seseorang berkuasa, tetapi nilai apa yang dibudayakannya selama berkuasa.
Untuk mengurai hal tersebut, Yudi mendasari penjelasannya dengan merujuk pada praktik kekuasaan dari pemimpin besar perang kemerdekaan Amerika Serikat (AS), George Washington.
“Hanya karena panggilan sejarah yang tak terelakkan, demi menghindari perpecahan bangsa yang baru merdeka, pemimpin besar perang kemerdekaan Amerika Serikat, George Washington, mau menerima pengangkatannya sebagai presiden AS yang pertama,” tulis Yudi dalam tulisannya yang ditayang di Instagram pribadinya, Kamis (14/4).
Mantan Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila ini menjelaskan, setelah masa jabatan kepresidenan pertama berakhir, Washington berniat kembali ke peternakannya. Namun, lanjut Yudi, niat itu terpaksa diurungkan mengingat kondisi AS saat itu masih terbilang sebagai republik muda dan masih goyah dirundung konflik elit kekuasaan.
Setelah masa jabatan kedua berakhir, tulis Yudi, Washington bisa saja berkuasa lagi hingga kapan pun ia mau. Namun, kata Yudi, kompas etis kepemimpinan Washington mengatakan enough is enough.
“Keberlangsungan republik tak boleh bergantung pada seseorang, sebesar dan sehebat apa pun orang itu. Tunas baru harus meneruskan estafet kepemimpinan,” tegasnya.
“Praktik kekuasaan Washington itu lalu menjadi standar etis masa bakti kepresidenan,” sambungnya.
Yudi kembali menjelaskan, meski Konstitusi AS aslinya tidak membatasi berapa kali seseorang bisa menjabat Presiden, setiap ada orang yang berhasrat mencalonkan lagi setelah dua kali terpilih, kepekaan rasa malunya selalu tidak sanggup menghadapi pertanyaan gaib nurani publik, “Apakah anda merasa lebih hebat dari Washington?”.
“Demikianlah, warisan terhebat pemimpin adalah standar dan visi etis yang ditinggalkannya. Sumbangsih kepempinanan tak ditentukan oleh berapa lama ia berkuasa, tetapi nilai apa yang dibudayakannya selama berkuasa,” sebutnya.
Lebih jauh, Yudi menjelaskan, kepemimpinan negara itu pusat teladan, ibarat mata air yang darinya mengalir sungai-sungai kehidupan yang memasok air ke hilir. Mutu air di hulu akan memengaruhi mutu kehidupan di hilir.
“Dalam demokrasi luhur adab, hukum berenang di lautan etika. Defisit institusi dan peraturan selalu bisa ditutupi kedalaman moralitas penyelenggara negara dan warganya,” sebutnya lagi.
Sebaliknya, tulis Yudi, dalam demokrasi rendah adab, surplus pasal konsitusi dan undang-undang tidak membuat kepastian dan tertib hukum, tetapi dicari celahnya untuk disiasati demi kepentingan sesaat.
“Setiap ada usaha mengembalikan konsitusi ke rel yang benar, selalu ada penumpang gelap yang membonceng, mencegat kewarasan dengan kesesatan,” tutupnya.
Penulis: Tim Redaksi
